Komisi II DPR Bongkar Penyebab Kepala Daerah Rentan Terkorupsi

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurutnya, korupsi dapat terjadi karena adanya kewenangan yang tidak terbatas pada kepala daerah. “Kewenangan yang absolut, berkuasa, dan bisa menekan bawahan,” kata Dede saat dihubungi pada Ahad, 5 Juli 2026.

Komisi II DPR berencana meninjau kembali tugas dan kewenangan kepala daerah yang termuat di Undang-undang Pemerintah Daerah. Revisi terhadap kewenangan kepala daerah dipertimbangkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. “Jika kewenangan itu dikurangi, maka budaya korupsinya juga akan berkurang,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Faktor Penyebab Korupsi Kepala Daerah

Dede menilai bahwa mahalnya biaya politik bukanlah penyebab utama korupsi kepala daerah. Menurutnya, hak keuangan kepala daerah yang dianggap belum proporsional juga bukan satu-satunya faktor. “Sebab, seluruh kebutuhan operasional untuk kepala daerah semestinya sudah dibiayai,” katanya. Ia menekankan bahwa niat awal kepala daerah untuk mengabdi dan membangun daerah atau mencari keuntungan pribadi menjadi faktor penting.

Sepanjang pertengahan 2026, tercatat ada sembilan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terbaru, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch mencatat ada sebanyak 356 kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang 2010 hingga 2024.

Dampak dan Upaya Pencegahan

Modus korupsi yang dilakukan kepala daerah didominasi oleh praktik jual-beli jabatan dan penyelewengan proyek pengadaan barang dan jasa. Dede Yusuf menyatakan bahwa pengurangan kewenangan kepala daerah dapat menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi. “Artinya kembali pada niatan awal, ingin mengabdi membangun daerah atau ingin mencari keuntungan pribadi,” ucapnya.

Dengan demikian, Komisi II DPR berencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Pemerintah Daerah untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka korupsi di kalangan kepala daerah dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi harus terus dilakukan. Dengan komitmen dari pemerintah dan DPR untuk mengurangi kewenangan absolut kepala daerah, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam jangka panjang, penindakan korupsi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://nasional.tempo.co/read/2111990/kata-komisi-ii-dpr-soal-penyebab-kepala-daerah-korupsi, without altering the facts of the original article.