Desakan Koalisi Sipil: Polri Harus Kembali pada Mandat Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menggelar demonstrasi di depan Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 1 Juli 2026. Aksi itu bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dalam demonstrasi tersebut, massa menuntut Polri kembali pada mandat rakyat serta menghentikan praktik kekerasan dan politisasi institusi.

Tuntutan Koalisi Sipil

Koordinator Sekretariat Koalisi Reformasi untuk Kepolisian, Arif Maulana, mengingatkan bahwa Polri lahir dari rahim gerakan rakyat pada 1998. Menurut Arif, pemisahan Polri dari ABRI bertujuan membentuk kepolisian sipil yang profesional dan demokratis. “Kepolisian dipisahkan dari ABRI agar menjadi polisi sipil, polisi yang profesional, tidak berpolitik, tidak berbisnis, demokratis, yang menjaga keamanan ketertiban, mengayomi, melindungi masyarakat dengan menegakkan hukum yang adil,” ujar Arif dalam orasinya.

Arif juga mengingatkan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Kapolri, Kapolda, hingga Kapolsek, agar tidak melupakan mandat dan amanah rakyat. Menurut dia, seluruh fasilitas yang dimiliki Polri saat ini, mulai dari senjata hingga kendaraan taktis, berasal dari uang rakyat sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan maupun oligarki.

Revisi Undang-Undang Polri

Arif menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang dinilainya justru menambah berbagai kewenangan kepolisian yang seharusnya dibatasi. Menurut dia, kondisi tersebut membuat profesionalitas kepolisian semakin sulit diwujudkan karena polisi berpotensi menangani hampir seluruh urusan masyarakat. Arif juga menilai rencana penambahan masa jabatan dan usia pensiun hingga 70 tahun bagi perwira tinggi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Dampak dan Reaksi

Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian ini merupakan respons terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan aparat kepolisian. Menurut Koalisi, praktik kekerasan dan politisasi institusi Polri harus dihentikan dan Polri harus kembali pada mandat rakyat. “Polri harus menjadi alat rakyat, alat demokrasi, bukan menjadi alat kekuasaan, alat kepentingan rezim pemerintahan, alat pukul oligarki,” kata Arif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian masih harus terus berjuang untuk mewujudkan reformasi kepolisian yang sebenarnya. Menurut Arif, proses reformasi kepolisian tidak akan mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, dia optimistis bahwa dengan kerja sama dan partisipasi masyarakat, Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional dan demokratis.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://metro.tempo.co/read/2111422/koalisi-sipil-desak-polri-kembali-pada-mandat-rakyat, without altering the facts of the original article.