BNPP RI Luncurkan Strategi Baru, Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Long Nawang Ditingkatkan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meluncurkan strategi baru untuk meningkatkan indeks pengelolaan kawasan perbatasan Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Upaya ini dilakukan melalui pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Long Nawang pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kawasan perbatasan berbasis kondisi riil di lapangan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sebagai dasar penyusunan rekomendasi program lintas kementerian dan lembaga. BNPP RI juga berencana meningkatkan layanan CIQ terpadu dan infrastruktur pendukung.

Pengukuran dan Pemutakhiran IPKP PPKP Long Nawang

Pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Long Nawang dilakukan oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memetakan berbagai persoalan di kawasan perbatasan, tetapi juga memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. “Kegiatan ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga mendorong sinergi antar pemangku kepentingan agar pengelolaan potensi kawasan perbatasan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sesuai kondisi nyata di lapangan,” ujar Topri.

Tantangan di Kawasan Perbatasan Long Nawang

Berdasarkan hasil pengukuran, kawasan Long Nawang memiliki beberapa tantangan, antara lain layanan CIQ terpadu yang belum dapat beroperasi secara optimal karena masih menunggu kesiapan pos lintas batas dan infrastruktur pendukung dari pihak Malaysia. Pada aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan Polsek, Koramil, dan Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dinilai telah tersedia, namun masih terdapat sejumlah kendala, seperti kondisi beberapa pos pengamanan yang kurang layak.

MENGAPA & DAMPAK

Pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Long Nawang penting dilakukan karena kawasan perbatasan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti komoditas unggulan padi ladang, nanas, kakao, madu, dan kayu hutan. Namun, masih terkendala minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. “Masih terdapat sejumlah kendala, antara lain kondisi beberapa pos pengamanan yang kurang layak, seperti Pos Pamtas Long Betaoh yang terpisah sungai dari area pengawasan, serta keterbatasan kendaraan operasional roda empat untuk mendukung patroli keamanan,” ujar Dedy Yulianto, Perencana Ahli Muda pada Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI.

PENUTUP

Kegiatan pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Long Nawang merupakan langkah penting dalam meningkatkan indeks pengelolaan kawasan perbatasan. BNPP RI berkomitmen untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan perbatasan berbasis kondisi riil di lapangan dan meningkatkan layanan CIQ terpadu dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, kawasan perbatasan Long Nawang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://nasional.tempo.co/read/2111986/bnpp-ri-perbarui-indeks-pengelolaan-kawasan-perbatasan-long-nawang, without altering the facts of the original article.